Home
/
News

Menteri Sofyan Koreksi soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Menteri Sofyan Koreksi soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Ekarina23 August 2019
Bagikan :

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengoreksi pernyataannya terkait rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.  Menurutnya, wilayah tersebut merupakan salah satu alternatif lokasi. 

Ada pun penentuan lokasi pemidahan ibu kota baru, saat ini masih dalam proses pengkajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

"Masih ada dua studi lagi kata Presiden dan itu sedang dikerjakan oleh Bappenas. Setelah studi itu lengkap, baru akan diumumkan oleh Presiden," kata Sofyan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jum'at, (23/8). 

(Baca: Jokowi Tegaskan Belum Ada Keputusan Lokasi Ibu Kota Baru)

Selain Kalimantan Timur, wilayah lain yang menurutnya juga masuk dalam daftar  alternatif lokasi calon ibu kota baru adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Namun dirinya belum bisa memastikan  lokasi spesifik ibu kota negara nantinya. "Yang sudah dilihat secara serius adalah Kalteng dan Kaltim," ujar dia.

Sofyan menyatakan butuh sekitar 3 ribu hektare lahan untuk kantor pemerintahan utama, seperti pembangunan kantor presiden, kantor para menteri, serta gedung parlemen di ibu kota baru. Namun, proses pemindahan ibu kota harus melalui berbagai tahapan, sehingga bisa sekejap terealisasi. 

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diungkapkan pertama kali oleh Sofyan Djalil. "Di Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/8).

(Baca: Menteri Agraria: Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah ke Kalimantan Timur)

Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum ada keputusan perihal lokasi ibu kota Indonesia yang baru lantaran masih menunggu beberapa kajian yang belum selesai.

"Akan kami umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (22/8).

populerRelated Article