Ormas Islam Jakarta Akan Gelar Aksi Tolak DWP 2017
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu akan menggelar aksi damai penolakan terhadap acara Djakarta Warehouse Project (DWP). Aksi tersebut akan dilakukan pada Kamis (14/12) di depan Ji-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dewan Penasehat LBH Bang Japar Kecamatan Kemayoran Suhadi menilai kegiatan DWP tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Selain Bang Japar, Suhadi pun membeberkan sejumlah ormas yang akan turut dalam aksi tolak DWP tersebut.
Lihat juga:DWP, 'Hari Raya Partygoers' Jakarta dan Asia |
Ormas-ormas dan kelompok-kelompok itu di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam, PWB, Formasi, IKBMK, Lakri, Garda FBR, Gemais Betawi, dan Majlis Ta'lim Kemayoran.
Suhadi menyatakan DWP dapat merusak akhlak generasi muda. Festival musik untuk genre EDM (Electric Dance Musik) itu rencananya bakal digelar di Ji-Expo pada akhir pekan ini, 15 dan 16 Desember 2017.
"Aksi damai penolakan ini karena DWP tidak sesuai dengan norma agama dan budaya serta berbau maksiat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/12).
Selain itu, kata Suhadi, acara DWP di Kemayoran dapat merusak citra kawasan tersebut sebagai tempat bagi ulama.
"Harapan kami supaya seluruh masyarakat tetap menjaga Kemayoran sebagai kampung ulama dan jawara dan dijauhkan dari kemaksiatan," ucapnya.
Lihat juga:Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Miras di DWP 2017 |
Suhadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melaju ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk memberikan surat pemberitahuan soal aksi tersebut. Estimasi massa yang turut dalam aksi, klaim Suhadi, adalah sekitar 2.000 orang.
Sementara itu sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan merestui penyelenggaran DWP. Ia mengatakan DWP dapat berdampak positif bagi perekonomian yakni peningkatan jumlah wisatawan di Jakarta. Selain itu juga dinilai dapat menambah lapangan pekerjaan.
“Intinya bagaimana Jakarta itu bisa menarik wisatawan sebanyak mungkin. Jakarta itu kota metropolis. Selama (DWP) itu tidak melanggar aturan, melanggar hukum, dan tentunya kita kondusif, itu kan festive season yah, berjalan setiap tahun,” kata dia, di kompleks Balai Kota, Jakarta, Senin (11/12).
Atas restu dari Pemprov DKI tersebut, Polda Metro Jaya pun mengatakan pihaknya akan memberikan pengamanan untuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) akhir pekan ini.
"Gubernur saja mengizinkan kok, yang mengizinkan kan gubernur, kalau kami hanya diminta mengamankan, ya kami amankan," ujar Kepala Bidang Humas Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono.
Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak mengizinkan adanya penjualan minuman keras alias miras di DWP. Sebab, gelaran konser tak termasuk tempat yang diijinkan bagi penjualan miras.
"Enggak boleh, minuman keras kan beralkohol. Pokoknya itu (DWP) sesuai peraturan yang berlaku. Enggak ada penjualan minuman keras," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati kepada CNNIndonesia.com di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (11/12)
Berita Terkait
Related Article