Menteri dan Pejabat Militer Indonesia Jadi Target Spyware Israel

Uzone.id - Lebih dari belasan pejabat pemerintahan dan militer Indonesia menjadi target malware mata-mata atau spyware buatan perusahaan yang punya basis di Israel. Penargetan ini disebut terjadi pada tahun lalu.

Target spyware buatan Israel ini antara lain Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, personel senior militer, dua diplomat regional, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Republik Indonesia.

Baca juga: Bjorka Kembali Bangkit, Anggaran BSSN Kena Sindir

Sebanyak 6 pejabat dan juga penasihat pemerintah Indonesia mengatakan bahwa mereka mendapat pesan email dari Apple bahwa mereka sedang menjadi ‘target penyerang yang disponsori negara’. Pesan email ini dikirim pada November tahun 2021 lalu.

Selain itu, direktur salah satu badan usaha milik negara yang menyediakan senjata untuk tentara Indonesia juga mendapatkan pesan yang sama dari Apple.

Para pelaku menyerang pejabat Indonesia menggunakan ForcedEntry, software canggih yang digunakan vendor pengawasan siber Israel NSO Group.

Software ini juga digunakan Israel untuk membantu agen mata-mata asing mereka dari jarak jauh tanpa ketahuan dengan cara mengendalikan iPhone. 

Perusahaan cyber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan alat peretasan yang hampir identik, lapor Reuters.

Penggunaan ForcedEntry ini mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna. Spyware ini dipublikasikan oleh pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021 lalu. 

Apple sendiri belum mengungkapkan siapa saja dan berapa jumlah pasti orang-orang yang menjadi target spyware ini. Bahkan mereka menolak untuk berbicara lebih jauh.

Menurut pakar siber, upaya menargetkan pejabat pemerintahan dan militer Republik Indonesia ini menjadi kasus penargetan menggunakan software paling besar yang menyerang personel pemerintah, militer dan kementerian pertahanan.

Baca juga: Pengesahan UU PDP Tak Terkait Serangan Beruntun Bjorka

Sementara itu, juru bicara pemerintah RI, juru bicara militer RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Perekonomian dan juga BSSN belum buka suara terkait isu yang cukup serius ini. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tak mengetahui kasus ini. 

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga sempat terlibat dengan NSO Group ini, mereka dimasukkan ke dalam 'daftar entitas' Departemen Perdagangan, yang akan mempersulit berbagai perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengan mereka. 

Spyware ini juga disebutkan telah digunakan pemerintah asing untuk secara jahat menargetkan para politisi yang membangkang di seluruh dunia.