Mengenal Sosok TB Iman Ariyadi, Wali Kota Cilegon yang Dicokok KPK

Tubagus Iman Ariyadi merupakan Wali Kota Cilegon yang menjabat selama dua periode dari tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2021. Pria bergelar doktor ini lahir di Serang, Banten, pada 10 Juli 1974.

Iman merupakan putra mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Aat Syafa'at. Iman mengenyam pendidikan di Pesantren Daar El-Qalam, Gintung, Balaraja, hingga tingkat sekolah menengah atas. Meski begitu, dia juga sempat bersekolah di SD Negeri II Cilegon.

Tahun 1993, Iman melanjutkan studinya ke Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Ia mengambil jurusan komunikasi penyiaran islam. 

Lulus dengan gelar S1, Iman lalu melanjutkan pendidikan S2-nya ke Universitas Trisakti. Tahun 2001, dia berhasil memperoleh gelar magister manajemen. Tidak berhenti di situ, dia juga mengambil kuliah pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia. Tahun 2009, Iman lulus dengan status cumlaude. 

Keaktifannya di organisasi selama masa kuliah membawanya ke dunia politik. Di tahun 2004 Iman berhasil duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Kariernya terus menanjak dengan menjadi anggota DPR-RI di tahun 2009.

Belum rampung masa jabatannya sebagai wakil rakyat, Iman berhasil menjadi Wali Kota Cilegon untuk periode tahun 2010-2015.

Di sela kesibukkannya, Iman berhasil menamatkan pendidikan doktoral ilmu politik di Universitas Indonesia. Iman juga pernah menjabat sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten.

Tahun 2016, Iman yang diusung Partai Golkar kembali menjabat sebagai Wali Kota Cilegon usai memenangi Pilkada di bulan Desember 2015. Berpasangan dengan Edi Ariadi, Iman unggul telak atas pasangan Sudarmana dan Marfi Fahzan dengan meraup 77,37 persen suara.

Namun, pada Jumat (22/9) Iman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK . Iman ditangkap bersamaan dengan 9 orang lainnya. 

KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam OTT ini. Dugaan sementara, ada transaksi izin kawasan industri di daerah tersebut.  

"Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, diantaranya Kepala Daerah, pejabat dinas dan swasta," kata juru bicara Febri Diansyah kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (23/9).