Indihome Buka Suara Soal Akses Netflix

(Ilustrasi. Foto: Uzone.id/Hani Nur Fajrina)

Dari penjelasan Siti Choiriana selaku Direktur Consumer Service Telkom, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Netflix. Segala akses yang masih ditutup ini memang tak lepas dari urusan bisnis.

"Yang jelas kami intens komunikasi dengan mereka. Banyak hal yang kita harapkan karena kami 'kan ngomongin kerjasama, B2B," ucapnya saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (24/2).

Dia melanjutkan, "belum ada titik temu sampai sekarang tapi mudah-mudahan ketemu [titik temunya]."

Wanita yang akrab disapa Ana itu kemudian mengaku, jika kerja sama dengan Netflix ini dilakukan, harus benar-benar membawa satu kondisi yang baik untuk masyarakat.

"Bisa lihat konten di dalam Indihome, seperti Hooq dan Iflix, semua itu sudah cocok di aspek legal, bisnis, maupun teknis. Nah, ketiga aspek ini belum fit di Netflix," lanjut Ana.

Di tempat yang sama, VP Corporate Communications Telkom Arif Prabowo menekankan bahwa pihaknya, terutama Indihome tidak melakukan diskriminasi terhadap Netflix.

Pada dasarnya semua layanan streaming melewati aturan yang berlaku dengan Telkom.

"Semua bentuk kerja samanya itu sama, dengan Iflix, Hooq. Jadi kita tidak melakukan diskriminasi dengan platform yang kerja sama dengan kita. Jadi tinggal apakah Netflix mau mengikuti apa yang di dalam ketentuan kerja sama kita, karena semua mengacu ke peraturan yang ada," tukas Arif yang akrab disapa Bobby itu.

Bobby kemudian mengatakan, jika melihat dari aspek bisnis, sebenarnya baik Indihome maupun Netflix, sama-sama menguntungkan. Namun, ada hal lain yang menjadi perhatian pihak Indihome atau Telkom.

"Kita bukan sekadar melihat dari aspek bisnis semata, tapi kita juga melihat peraturan yang ada, terutama konten. Apalagi sudah sesuai dengan peraturan, termasuk kondisi masyarakat, karena kita harus melindungi masyarakat di semua lapisan, bukan hanya lapisan tertentu saja," tutupnya.

Sudah menjadi perdebatan mengenai konten Netflix yang sampai sekarang tak kunjung mencapai kesepakatan dengan pihak Telkom.

Hal ini juga sempat disinggung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang mengatakan bahwa Netflix belum ada opsi untuk take-down policy.

Kebijakan take-down ini gunanya jika ada aduan masyarakat atau ada pelaporan mengenai konten tertentu yang dianggap tak sesuai dengan norma atau dianggap tak mendidik, pihak penyedia layanan harus menurunkan konten tersebut. Hal ini masih dibahas dan seperti yang dikatakan Ana, belum ada juntrungannya.