APBN Boleh Irit, Tapi Jangan Korbankan Keselamatan Transportasi Umum!

Uzone.id - Presiden Prabowo melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di berbagai Kementerian/Lembaga di tahun 2025 untuk Prgram Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun Program MBG memang penting, namun perlu diingat agar pemerintah tidak mengorbankan keselamatan transportasi di jalan raya.

Djoko Setidjowarno selaku pengamat transportasi pun melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan transportasi termasuk keselamatan tidak dipangkas anggarannya. 

"Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan," ujarnya dalam surat terbuka. 

Menurut Djoko, saat ini angka kecelakaan di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan banyak yang menjadi korban kecelakaan masih dalam usia produktif. 

Preview

Djoko juga berpendapat, anggaran operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terus mengalami penurunan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Begitu juga dengan anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui Infrastructure Maintenance Operation (IMO). Padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam keselamatan transportasi. 

"Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada," sebutnya. 

"Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia," ungkapnya. 

Pengamat transportasi yang juga lulusan Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu mengharapkan Presiden Prabowo untuk tidak menghemat anggaran pada infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi. Menurutnya masih banyak anggaran yang bisa dihemat oleh pemerintah. 

"Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih," tutup Djoko. 

Perlu diketahui, data Korlantas Polri di tahun 2024 menunjukkan data kecelakaan lalu lintas mencapai 220.647 kasus. Dari jumlah tersebut, berdasarkan usia terbanyak adalah 6-25 tahun hingga mencapai 39,26 persen. 

Belakangan ini juga terjadi beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar. Di antaranya terdapat truk rem blong di GT Ciawi dan truk rem blong di Tol Cipularang.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp80,63 triliun. Namun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional tentang Pagu Anggaran 2025, Kemenhub hanya memperoleh sebesar Rp24,76 triliun saja. 

Kemudian Kemenhub pun mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu sebesar Rp7,68 triliun. Dari tambahan anggaran yang diajukan, hanya Rp6,69 triliun saja yang disetujui. Dengan adanya tambahan ini, pagu anggaran Kementerian Perhubungan menjadi Rp31,45 triliun.